Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran 2026, Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun. Usulan ini dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, untuk memastikan kesiapan Polri dalam menjalankan tugasnya “Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain,”
.
Menurut Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, yang menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 mencatat bahwa Polri memerlukan anggaran Rp173 triliun untuk 2026. Namun, pagu indikatif saat ini hanya mencapai Rp109,6 triliun “Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain,”
.
Wahyu menguraikan bahwa tambahan anggaran ini diperlukan untuk belanja pegawai, barang, dan modal. Kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, sementara belanja barang dan modal masing-masing memerlukan Rp13,8 triliun dan Rp45,1 triliun. Pentingnya anggaran ini terkait langsung dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional Polri “Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain,”
.
