Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada mantan jajaran petinggi badan usaha milik negara (BUMN). Mereka yang terbukti tidak mengelola perusahaan negara dengan baik akan segera dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Peringatan tersebut diutarakan oleh Prabowo dalam acara Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, hari Senin (2/2/2026).
Sebelum menyampaikan peringatan ini, Prabowo menjelaskan bahwa dia telah berhasil mengintegrasikan seluruh aset BUMN melalui pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF), yang dikenal dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. “Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,”
tegas Prabowo.
Langkah ini, menurut Prabowo, adalah upaya penting dalam memperbaiki pengelolaan BUMN yang selama ini terbagi dalam 1.040 perusahaan. “Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,”
ungkapnya.
Menyusul pembagian aset yang tidak efisien sebelumnya, Prabowo menegaskan akan meminta pertanggungjawaban dari mantan direksi BUMN yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. “Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,”
tutur Prabowo.
“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,”
tegas Kepala Negara.
