Pemerintah Provinsi Jakarta harus tetap menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas, meski anggaran Dinas Sumber Daya Air terkena pemangkasan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, yang menyebut adanya pemangkasan dana besar pada 2026, namun tanpa menyebutkan angka pastinya.
Yuke menekankan bahwa Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung harus tetap fokus pada penanganan banjir, meskipun ada pengurangan anggaran. “Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”
katanya saat berada di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Yuke juga menyatakan bahwa anggaran yang tersedia di tingkat dinas dan suku dinas cukup untuk melaksanakan program utama dan menanggapi aduan masyarakat. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”
imbuhnya. Yuke berkomitmen untuk terus menyisir dan mengoptimalkan proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air agar tetap berjalan tanpa pergeseran termin. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”
katanya.
